PATI - jejaknusantaragroup.com | Kenaikan biaya haji yang dikeluhkan oleh masyarakat Pati mendapat tanggapan dari anggota komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Haryono. Menurutnya, apa yang dikeluhkan masyarakat saat ini sudah diserap oleh DPRD Pati dan disampaikan ke DPR RI.
“Alhamdulillah kemarin itu dari para calon jama'ah tentang keberatan tentang pelunasan, akhirnya banyak mengeluh disampaikan kepada saya, kita tindak lanjuti sesuai dengan anggota dewan yang di pusat Komisi Delapan kita sampaikan,” ungkapnya.
Sejauh ini, lanjut Haryono, sudah ada respon baik dari DPR RI untuk bisa mngevaluasi kenaikan biaya haji yang ditetapkan tahun 2023 ini.
“Sehingga kami sampaikan kepada Komisi Delapan DPR RI, Alhamdulillah ada respon,” tambah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Menurutnya, Bipih dari tahun ke tahun terdapat perbedaan, bagi yang melakukan pelunasan pada tahun 2020 jamaah tidak dikenai biaya tambahan. Sedangkan jamaah yang melunasi Bipih pada tahun 2022 yaitu sebesar 9,4 juta dan untuk tahun 2023 sebesar 23, 5 juta.
Sebelumnya, Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati, Abdul Hamid menjelaskan bahwa kenaikan tarif haji ini dikarenakan dana optimalisasi yang dikelola Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk subsidi mulai menipis. Pasalnya, biaya haji pada umumnya mencapai 98 juta, sedangkan para jamaah hanya dikenai 69 juta.
"Biaya ini dihitung raisonal untuk memberikan penyelenggaraan bagi jamaah haji di Arab Saudi. Karena biaya ini harus dibayarkan dari biaya asli sekitar 98 juta. Tapi hanya cukup 69 juta, sisanya ditanggung dana optimalisasi," ungkapnya.
Menurut Hamid, kagetnya masyarakat ini lantaran biaya haji sebelumnya hanya 42 juta. Sehingga ada kenaikan dengan nominal cukup besar mencapai 27 juta.
0 komentar:
Posting Komentar