PATI | Kebijakan yang diambil oleh pemerintah seringkali kurang tepat sasaran untuk mengacu pada kepentingan masyarakat luas. Dan karena seringkali dalam realisasinya, Peraturan Daerah (Perda) menjadi kurang maksimal. Dan hal tersebut perlu dibahas kembali. Seperti yang juga disampaikan oleh Sukarno selaku Anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati diharapkan segera mengambil tindakan untuk menginventarisir beberapa Perda yang perlu untuk dibenahi atau direvisi, agar kebijakan yang ada dan diambil bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Sukarno juga menyampaikan bahwa berdasarkan fungsi dan tugas DPRD yaitu membuat aturan, penganggaran dan pengawasan, harus dijalankan dengan baik demi jalannya pemerintahan yang baik pula. Jika tiga tupoksi berjalan dengan tepat maka banyak hasil dari kebijakan yang akan dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu agar Peraturan Daerah (Perda) bisa lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat, Sukarno sebagai anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Pati ingin peraturan baik di Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah harus dirubah. Sehingga dari Kabupaten Pati juga harus ikut menyesuaikan. Beberapa Perda yang belum berjalan sesuai harapan dan yang sudah harus direvisi karena PP, Permen-nya sudah diubah harus segera diinventarisir.
0 komentar:
Posting Komentar